RSS

BERPIKIR KRITIS


Ditulis dengan harapan ‘watawashou bi al-haqqi watawahou bi al-shobr’
Prolog
Satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada kita adalah kapasitas akal atau pikiran yang tersimpan dalam memori otak. Akal atau pikiran ini pembeda antara kita dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT lainya. Perbedaan inilah yang menempatkan kita satu strip, atau bahkan, lebih tinggi kederajatannya daripada makhluk-makhluk tersebut, bahkan dibandingkan malaikat sekalipun, jika dibekali tingkat ketakwaan atau kesalehan yang baik. Sebalikya, kapasitas akal atau pikiran dapat membawa sang pemangkunya kepada kenistaan berkepanjangan jika hal itu dikendalikan nafsu syahwat yang menyebabkab kita sombong, angkuh, merasa pintar, merasa alim, congkak dan sebagainya.
Kita dibekali pikiran sudah barangtentu agar kita menggunakannya dengan baik. Penggunaan pikiran tersebut adalah bagai mana agar kita berpikir dengan baik dan benar, yaitu sebuah proses pencarian terhadap berbagai hal yang menyangkut landasan kita dalam kehidupan dengan tujuan bagai mana kita menjadi insan yang selalu bertakwa dan bersyukur atas segala karunia Allah SWT. yang telah Dia berikan pada kita. Salah satu dari berbagai hal yang berkaitan dengan dasar kita dalam kehidupan ini adalah berpikir kritis. Tetapi sebenarnya, ada gandingannya dalam berpikir kritis ini yaitu berpikir kreatif. Tetapi dalam hal ini, saya jelas tak akan menyinggung masalah berpikir kreatif di sini. Saatnya nanti akan saya poskan juga di laman FB Pondok Pesantren Annuqayah ini tentang apa dan bagaimana berpikir kreatif. Dengan adanya tulisan ini, saya berharap semoga sidang pembaca di laman ini mendapatkan sedikit tambahan ilmu, dan dapat mengaplikasikannya dalam setiap kesempatan.

Apa dan bagaimana berpikir kritis itu?
Untuk memahamkan agar kita runut atas tema yang kita bahas malam ini, mari kita mulai dari pengertian; apa yang dimaksud berpikir kritis. Kita bedah dari hal yang paling rendah dahulu, yaitu secara etimologi (bahasa), dan kita pecah kalimat ‘berpikir kritis’ ini menjadi kata ‘berpikir’ dan kata ‘kritis’. Mari kita buka KBBI dan kita dapatkan bahwa ‘berpikir’ berasal dari kata dasar ‘pikir’, artinya 1. akal budi; ingatan; angan-angan. 2. kata hati; pendapat (pertimbangan); perkiraan. Dalam ilmu bahasa, bila suatu kata dasar diimbuhi awalan ‘ber’ seperti kata berpikir ini, mepunyai arti sebuah proses penggunaan. Maka arti ‘berpikir’ adalah menggunakan akal budi, ingatan, angan-angan, kata hati, pendapat (pertimbangan), perkiraan untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Adapun kata ‘kritis’ yang merupakan ajektif mempunyai arti 1. keadaan krisis; gawat; genting (tentang suatu keadaan); keadaan yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. 2. bersifat tidak lekas percaya; bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; tajam dalam menganalisa. Maka, jika kita gabungkan kedua kata dasar ini menjadi ‘berpikir kritis’ ialah menggunakan akal budi, ingatan, angan-angan, kata hati, pendapat (pertimbangan), perkiraan untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu disikapi sifat tidak lekas percaya atau berusaha menemukan kekeliruan dengan dibarengi analisa yang tajam. Inilah pengertian dari segi kebahasaan.
Tentu pengertian di atas masih kurang memuaskan jika kita berhenti pada tataran ini tanpa melihat bagaimana pengertiannya dari sudut terminologi (istilah). Oleh karena itu, agar kita tidak salah persepsi pada pengertian ‘berpikir kritis’ mari kita lihat beberapa pendapat di bawah ini.
Menurut Ennis (1962), berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan . Perhatikan kata yang saya garis bawahi. Dikatakan kita berpikir kritis bila kita mempunyai argumentasi baku yang bisa menggambarkan sesuatu untuk kita percayai kebenarannya. Adapun menurut Beyer (1985) istilah berpikir kritis dijabarkan lebih jelas lagi, yaitu kemampuan menentukan kredibilitas suatu sumber, kemudian membedakannya antara yang relevan dengan yang tidak, membedakan fakta dari penilaian, mengidentifikasi asumsi yang tidak akurat, menghilangkan bias, mengidentifikasi sudut pandang kita, dan mengevaluai bukti yang ditawarkan untuk mendukung pengakuan. Hampir senada dengan pendapat Ennis, Mustaji mengatakan bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir secara beralasan dan reflektif untuk mencapai suatu keputusan yang dapat dipercaya kebenarannya. Sedikit berbeda apa yang diungkap oleh Paul Walker (1999) , berpikir kritis adalah suatu proses intelektual dalam pembuatan konsep, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi berbagai informasi yang didapat dari observasi, pengalaman, refleksi di mana semuanya merupakan hasil proses. Terakhir, mari kita tengok pendapat dari mbah eksiklopedi tapa batas kita, mbah wikipedia, katanya ‘critical thinking is a way of deciding whether a claim is true, partially true, or false, (Berpikir kritis adalah sebuah jalan yang menentukan apakah klaim itu benar, sebagian benar, atau salah). Inilah lima pendapat yang saya ambil dari berbagai sumber tentang berpikir kritis ini. Pengertian terminologi di atas dapat kita sarikan ke dalam beberapa kata singkat, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu yang sahih.
Lebih jauh, bagaimana metode atau manhaj agar kita dapat membiasakan diri berpikir secara kritis?
Metode berpikir kritis ini mempunyai banyak cara yang telah diungkapkan oleh berbagai ahli pikir dunia. Dari berbagai cara tersebut dapat saya ambil garis besarnya sebagai berikut: (1). Mengadakan perbandingan (komparasi) dan pembedaan, (2). Membuat kategori penelitian bagian-bagian kecil dan keseluruhan, (3). Menerangkan sebabnya, (4). Dapat membuat urutan/sekuen, dan (5). Dapat menentukan sumber yang dipercaya, serta (6). Dapat membuat interpretasi/penafsiran/ramalan.
Contoh aplikatifnya seperti ini: Tentukan sebuah objek, peristiwa, pernyataan, sistem, atau apapun yang akan dijadikan untuk melatih diri. Contoh: Anda akan mengkritisi apa yang selama ini Anda lakukan untuk meraih sukses tertetu. (1). Ambillah dan tentukan kriteria atau ukuran yang menjadi dasar penilai/penetapan sesuatu tertentu (misalkan kita berkriteria berupa cita-cita ingin menjadi guru teladan atau kriteria-kriteria lainnya yang amat banyak itu). (2). Coba pecahkan cara kita ke dalam bagian-bagian lebih kecil/detailnya. Atau bisa jua dengan meninjau dari beberapa aspek yang terkait. (3). Amatilah tiap bagian/detailnya itu mana yang benar/mempunyai kelebihan dan mana yang salah/mempunyai kelemahan. (4) Kuatkanlah bila pengamatan kita telah menemukan sisi positifnya dan hilangkan sisi-sisi kelemahan atau perbaikilah.
Untuk mendukung pembiasaan kita berpikir kritis, bisa dengan cara (1). Memenuhi wawasan di otak; membaca, menulis, browsing internet, tadzabbur alam, diskusi, debat, atau sekolah, dan (2). Mengasah metode berpikir; belajar logika atau mantik, memahami paragraf deduksi atau induksi dsb.
Kaitan berpikir kritis dengan sebuah kesuksesan adalah sangat erat. Dapat diulas, bahwasanya berpikir kritis itu dalah proses atau jalan menuju kesuksesan kita nanti. Saat ini memang Anda belum sukses, akan tetapi bila Anda dapat memilah mana jalan kebenaran dan mana sesuatu itu yang salah, dan kemampuan ini telah melekat dalam diri Anda, maka inilah sebenarnya hakikat berpikir kritis pada diri Anda sendiri. Kemudian, Anda dapat mengeksplor kebenaran itu setinggi mungkin, dan mempertahankannya sembari memperbaiki yang salah, maka sebenarnya pintu gerbang kesuksesan telah terbuka lebar. Berpikir kritis pada diri sendiri jauh lebih memberikan manfaat daripada kita sibuk mengkritisi orang lain.

Epilog
Kita memahami bagaimana cara berpikir kritis adalah semata-mata kita, dalam rangka mensyukuri akal pikiran kita. Bukan hendak menjatuhkan lawan debat kita atau hal-hal negatif lainnya. Tetapi merupakan sarana bagaimana kita mendapat atau mencari kebenaran dari mesteri alam semesta yang menurut sebagian tokoh ilmuwan, rahasia alam semesta ini baru terungkap 0,5%. Dan ada 99,5% rahasia Allah SWT yang belum bisa diungkap oleh manusia. Dan inilah tugas kita untuk berpikir kritis dalam mengungkap fenomena alam beserta segala isi baik yang tersirat atau pun yang tersurat.
Pun jua, dalam menyikapi fenomena sosial saat ini, kita tak boleh apatis atau berpangku tangan, sembari hanya menonton tanpa tahu bagaimana cara mengatasinya. Kita gunakan kekuatan pikiran kita untuk berjihad pada jalan yang diridhai Allah SWT. Tentu bukan rumus bimsalabim untuk mencari jalan keluar tersebut, tetapi sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Disinilah kekuatan akal pikiran kita berperan! Wallahu a’lam bis showab.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 21, 2014 in Uncategorized

 

MENGENANG AKTIVITAS SANTRI TAHUN 1990-AN


Tak ada salahnya, bila santri kini berbagi cerita dengan santri di era saya mondok di PP. Annuqayah dulu tahun 90-an. Barangkali, dengan cara berbagi pengalaman, para santri di era 2014 ini sedikit dapat gambaran nuansa zaman antara era saya dengan era kini. Dan nuansa itu mungkin dapat diambil manfaatnya oleh para santri kini. Atau mungkin, bila nuansa itu telah menjadi basi dan tak ada manfaatnya, biarlah akun FB ‘Pondok Pesantren Annuqayah’ ini dapat menyimpannya dengan baik dan suatu saat bila dibutuhkan sebagai cerita penghibur, bisa kembali dibuka oleh siapapun para santri atau mantan santri di laman PP Annuqayah tercinta.

Saya mondok di PPA Daerah Nirmala. Dalam catatan harian saya di waktu itu, saya diantar oleh kedua orang tua saya bersama kakek dan nenek pada hari Rabu, 14 Juli 1990, 22 hari sebelum Saddam Husien sang diktator Iraq, menginvasi Kuwait, 7 Agustus 1990. Tak sendirian saya diantar, sebab dari dusun Tanggulun, Montorna, saya bersama teman sekelas di SDN Prancak II, Mudda’ie Yusuf, yang kini sahabat saya itu sedikit mujur sebab dijadikan mantu bani Syarqawi yang berada di Karduluk, dan telah menjadi bagian staf pengajar di satuan pendidikan di PPA ini.

Tak ada alasan yang pasti mengapa saya pilih daerah Nirmala. Yang jelas, dan masih tersimpan dalam buku harian saya yang lusuh, saya diberi dua opsi pondok, yaitu Sawajarin atau Nirmala. Spontan saya pilih Nirmala sebab di pondok ini telah ada paman saya, Bakir Riyanto, dan Kakek jauh saya, Mustajab Suryadi. Nama yang pertama, kini telah sukses dengan lembaga bahasa Inggrisnya bernama Alif Institute di Pare, Kediri yang telah bercabang di APRI (Akademi Pelayaran Republik Indonesia) di Semarang. Sedangkan nama yang terakhir, yang saya sebut kakek jauh, adalah putra Buyut Qolah dari dusun Tononggul, Montorna. Buyut Qolah ini cucu dari Buyut Sraban, Lengkong, Bragung. Menurut riwayat nenek, Buyut Sraban ini masih ada hubungan nasab dengan orang tua ibunya nenek dari ibu saya. Alasan inilah yang menetapkan hati saya pilih Nirmala.

Dibandingkan dengan empat daerah lainnya di lingkungan PP Annuqayah kala itu, Nirmala merupakan daerah yang paling miskin. Waktu saya masuk, lokal santri yang bertembok hanya ada enam kamar. Lima kamar di paling timur yang sampai kini tetap ada, dan satu kamar yang saya tempati bersama anom Bakir, Abdus Salam almarhum, Fadil dan Rusdi adalah milik pribadi dari Nom Tajab, begitu saya panggil, berada di halaman tengah pinggir utara menghadap ke selatan, yang kini telah dipugar habis.

Saya mondok di Nirmala tak lama, hanya empat tahun, sebab di tahun ke lima, waktu saya naik ke kelas 2 di MA 2 Annuqayah, saya mutasi ke MAN 2 Jember. Tapi, walau hanya empat tahun, ternyata di sanalah karakterku terbentuk. Hingga kini, karakter itu terwariskan dengan baik dan tetap tertanam dengan kuat di sanubari. Dan sisi inilah yang akan saya kisahkan di laman FB PP Annuqayah ini.

****

Daerah Nirmala, walau miskin, sepanjang pengamatan dan ingatan saya, adalah daerah yang sangat independen dalam berafiliasi politik dan daerah yang sangat mengedepankan keberagaman pemahaman fiqh. Tak jarang, karena para kiai muda Nirmala non partisan, dan tidak secara eksplisit memihak pada partai-partai tertentu, di cap sebagai oportunis. Berkaitan dengan cap ini pernah saya alami di waktu pemilu 1992. Para santri di daerah lain dengan tumpangan bermobil-mobil lewat di sebelah barat musholla Nirmala yang baru datang dari acara kampanye suatu partai besar di era Orde baru. Waktu sampai di Nirmala dengan koor para santri dalam tumpangan tersebut berteriak “Nirmala GOLKAR, Nirmala GOLKAR, Nirmala GOLKAR……”. Terkesima saya mendenganya dan tak habis mengerti mengapa Daerah Nirmala yang non partisan di cap dengan teriakan yang kurang menyenangkan.

Kemudian, berkaitan dengan pengedepanan keberagaman paham fiqh, saya mengalami memori kurang menyenangkan perihal ini. Sering terlintas dalam ingatan saya, masa itu Daerah Nirmala dijuluki sebagai Muhammadiyah yang saya sendiri waktu itu tak paham apa itu Muhammadiyah. Padahal kitab fiqh yang kami baca, para santri Nirmala, tak ada bedanya dengan apa yang dibaca oleh para santri Annuqayah secara umum.

Cuma, barangkali ini yang tak ada di daerah lain, Nirmala adalah gudangnya dialogis antar madzhab karena banyaknya pembacaan yang berkaitan dengan itu. Seingat saya, sejak kelas 2 MTs saya telah biasa membaca Fiqhus Sunnah-nya dari karya Sayyid Sabiq. Padahal kitab ini yang merupakan rujukan Ikhwanul Muslimun, adalah sebuah kitab beraliran Hambaliyah. Kemudian, betapa banyaknya buku-buku terjamahan di perpustakaan Nirmala dari karangan Mutawalli Asy-Sya’rawi, Yusuf Qaradhawi, Said Hawwa, Mohammad al-Ghazali, Sayyid Qutb, Mohammad Qutb, Fathi Yakan, Mohammad Arkoun, Fatimah Mernissi, Abdul Halim Mahmud, dan tiap tiga bulan sekali perpustakaan Nirmla mendapat kiriman buku-buku ilmiah dari para donatur, misalnya dari Bapak Soeharto, Bintang Pamungkas dan Ridwan Saidi. Sedangkan dari Kedubes Belanda yang diterbitkan oleh INES, perpus Nirmala mendapat kiriman buku-buku karangan para orientalis dan pakar Islam Indonesia, dll. Ini adalah sedikit contoh betapa modernnya pemikiran santri Nirmala waktu itu. Kemudian, para santri juga sangat akrab dengan terbitan-terbitan golongan modernis dan salafi, misalkan Majalah Panji Masyarakat-nya Buya Hamka, Media Dakwah-nya DDII (Dewan Dakwah Islamiah Indonesia) yang di daerah lain dua majalah ini sulit beredar. Kemudian ada subsidi majalah mingguan TEMPO dan majalah bulanan Hidayatullah. Tapi sayang, kini cerita di atas tinggal kenangan, karena buku-buku dan majalah-majalah itu sudah lama tak beredar lagi. Stok dan rak-raknya telah kusam karena berbagai sebab. Dan sebab paling nyata kini adalah menipisnya daya jelajah pembacaan para santri itu sendiri.

Yang tak kalah hebohnya peri laku santri di era terebut, adalah immunitas dan daya juang yang luar biasa dahsyat. Di Nirmala, atau bahkan di Annuqayah secara general, para santri amat jarang yang ngekos. Dipastikan, setiap pagi sehabis mengaji kitab selesai shalat Shubuh, dapur Nirmala mengepulkan asap bertanda para santri sedang menanak nasi. Dan dapur-dapur daerah lainnya juga tak kalah remangnya karena diselimuti asap dari perapian. Kemudian, mereka pergi ke Nyih Ena dan Nyih Hawa untuk sekedar memesan kuah yang siap membanjiri talam-talam, plastik-plastik atau daun pisang mereka. Sungguh, pemandangan dan pengalaman yang amat baik mengingat aura itu adalah bak kawah cadradimuka pembentukan mental juang para santri dikemudian hari.

Daya juang yang dibentuk para pengasuh Nirmala juga tak kalah hebatnya. Dengan alasan Nirmala adalah daerah termiskin di lingkungan Annuqayah, maka tiap Jum’at pagi para kiai melalui santri senior  mengumpulkan santri-santri yunior untuk ikut menambang pasir di sepanjang sungai Saroka, dari paling barat Desa Dungdang, Pordapor, Bragung sampai ke Penanggungan. Saya mengalami keasyikan tersendiri ikut penambangan pasir dalam air ini, sebab disamping belajar renang di sungai yang dalam untuk menyehatkan badan, nanti setelah selesai nambang, perut akan menjadi kenyang. Alhamdulillah….hehehehe! Apa kaitannya antara menambang pasir dengan kenyangnya perut? Sangat erat, sebab masyarakat di sekitar tempat kami menambang, bila tahu bahwa ada santri Nirmala sedang kerja bakti seperti itu, tanpa disuruh oleh siapa-siapa, masyarakat itu berbondong-bondong membekali kami dengan kiriman nasi bungkus, roti tawar, susu, kopi, teh dan lain-lain. Apa tak asyik kerja seperti ini???

Dalam melatih kepekaan nalar dan berlatih berdebat secara logis, kami ditempa dalam forum kritis yang dilaksanakan setiap malam Selasa. Sungguh sangat luar biasa forum ini membentuk saya menjadi santri yang selalu haus membaca, pengalaman itu tetap membekas dari apa yang pernah saya alami dalam forum ini. Waktu itu, waktu saya masih kelas 1 di MA 2, saya ditugasi oleh Kak Suraji, sang ketua forum, sebagai penyaji utama dalam pidato sistem dialog. Saya hanya diberi dua tema, pertama, masalah kapitalisme dunia dan kedua, masalah paham Syi’ah. Saya pilih tantangan kedua.

Tak boleh tidak, saya harus membaca literatur berkaitan dengan paham itu dan bagaimana perbedaannya dengan ahlu sunnah. Karya-karya ulama Syi’ah pun menjadi rujukan saya, ada Imam Khomeini, Ziaudddin Sardar, Sayyid Kilani, Pendapat aliran Qum, pendapat  aliran Basrah, al-Baqilany, Hujjatul Islam Rohullah Rafsanjany dan lainnya. Dari merekalah saya tahu Syi’ah aliran Istna Asyariyah. Kemudian saya mejadi tahu bahwa ada Syi’ah yang amat mirip dengan ahlu Sunnah, yaitu Syi’ah Zaidiyah di Oman, yang kitabnya juga banyak dikutip oleh kalangan ahlu sunnah, yaitu kitab Nailul Authar. Ada Syi’ah aliran Sabiyah yang ghulat dan amat sesat. Ada aliran Fatimiah di Mesir, ada aliran ‘Alawiyah di Libanon dan Suriah di mana presiden Suriah kini, Bashar al-‘As’ad,  merupkan tokohnya. Dan juga gerakan Hizbullah di Golan, Libanon, yang dipimpin oleh Syaekh Hasan Nasrullah. Tak dapat dibayangkan bahwa itu saya pahami waktu saya masih di kelas 1. Dan itu berkat adanya forum kritis yang kini sepertinya telah redup.

Untuk memupuk kedisiplinan santri Nirmala, dengan tegas pengasuh melarang merokok. Dan jelas sekali bahwa larangan ini cuma ada di Nirmala, sehingga menyisakan masalah, yaitu bagi santri yang bingal, tinggal pergi ke daerah lain jika mau merokok. Bagi saya, larangan ini telah membentuk karakter tersendiri sebab sampai kini pun saya mendapat manfaatnya. Alhamdulilah ya Rob!

Mengenai rokok ini, ada ilustrasi amat menarik yang disampaikan pengasuh Nirmala, KH. ‘Afif Hasan, yaitu: “JIKA KALIAN MEROKOK TIAP HARI MENGHABISKAN 2 BATANG ROKOK MEREK SURYA (waktu itu perbungkus masih Rp. 1000,- pen), MAKA ADA DUA RATUS UANG YANG KALIAN HAMBURKAN TAK ADA MANFAATNYA. JIKA YANG DUA RATUS INI KALIAN KALIKAN SELAMA SATU BULAN, MAKA TERKUMPUL UANG SEBANYAK Rp. 6.000,-. UANG INI BISA BERMANFAAT ABADI JIKA KALIAN INVESTASIKAN KE BUKU-BUKU ILMIAH”. Fatuah inilah yang sampai kini saya pegangi. Terima kasih kiai!

Untuk memupuk kediplinan ini pula, semua santri Nirmla diwajibkan mengikuti kegiatan Pekan Orientasi Pramuka, yang dilaksanakan satu tahun sekali. Demgan demikian, disepanjang tahun-tahun itu, seluruh santri telah bisa memahami kepanduan dan sedikit-banyak berpengaruh dalam hidup mereka kelak. Dan bahkan, warisan Nirmala itu kini tetap lestari berkat santri-santri menyebar ke berbagai tempat. Dapat dipastikan, bila di lembaga-lembaga pendidikan saat ini ada acara pawai obornya, maka itu adalah warisan Nirmala.

Bila musim duwet tiba, para santri terbiasa jalan kaki sampai ke Pragaan Utara untuk sekedar memanen buah duwet yang hitam manis itu. Para santri dari berbagai daerah pada Jumat pagi bertebaran keseantero tempat di mana pohon duwet lagi ranom. Jalan kaki sejauh 10 KM adalah hal yang lumrah. Kadang bila sampai ditujuan mencari buah duwet, bukan hanya buah ini yang kami dapatkan. Tapi ada saja orang selatan itu bersedekah buah siwalan dan aren yang amat menyegarkan. Mereka, para pemilik pohon siwalan itu, tanpa kami minta dengan lapang dada mereka memberikan minuman dan buah siwalan. Mereka berasumsi, jika ada santri yang kemudian diberi minuman aren dan buah siwalan, maka percikan dari manyang pohon siwalan itu akan bertambah deras dan buah siwalannya pun bertambah lebat. Subhanallah….!

Santri di era saya juga terbiasa panen undangan. Santri Nirmala biasanya sering diundang masyarakat Penanggungan dan Bragung. Undangan tadarus, tingkepan, 3 hari/7 hari orang wafat, dll adalah acara yang ditunggu-tunggu santri dahulu. Rumus simbiosis mutualisme terjadi dalam acara ini, si tuan rumah seperti mendapat berkah karena ada tamu santri, dan si santri pulangnya menejadi kenyang. Berkaitan dengan masalah hadir-menghadiri ini, ada cerita lucu yang menimpa kami. Waktu  jalan-jalan ke Jaddung, kami, (saya, Taufik, dan Fatholah, keduanya  dari Jember), mendengar suara loudspeaker yang diperhatikan lantunan suaranya seperti orang yang baru datang haji. Singkat cerita, kami langsung saja menuju tempat itu, dan benar saja bahwa yang kami tuju itu adalah orang yang baru pulang dari Makkah. Kami dipersilahkan masuk, lalu kami dihidangi setangkup kurma dan secangkir air putih, yang menurut kami itu adalah air zam zam. Setelah itu, kami dijamu oleh makanan yang dalam dunia santri, bersifat wah. Kami kenyang. Tapi aneh, si tuan rumah yang sejak kami sampai, biasanya menyalami sambil berpelukan, sampai detik ini kami kenyang, tak muncul-muncul. Lama kami menunggu, akhirnya saya beranikan diri bertanya pada orang yang melayani kami sejak tadi; mana bapak haji-nya. Jawaban yang muncul adalah bahwa yang haji bukan laki-laki, tapi perempuan. Walah, walah! Dalam hati kami malu. Tapi alhamdulillah kami disambut layaknya sebagai santri tempo dulu.

Santri dulu amat malu berpapasan dengan santriwati. Sehingga kondisi ini membuat santri putra ibarat pastorat. Tapi juga telah meminimalisir perbuatan menyimpang, yaitu tidakadanya kasus yang melanggar norma agama, misalkan pacaran. Di masa saya, terminologi ini benar-benar asing di telinga para santri. Cuma, hal yang menjadi biasa dan menjadi bahan goyonan sampai saat ini adalah kecenderungan hasrat pada sesama jenis. Banyak pintu bilik rusak gara-gara di waktu malam hari dipreteli oleh si petualang cinta sejenis.

 

***

EPILOG

Apa yang saya tulis tidak menggambarkan pengalaman para santri di era 90-an. Ini hanya refleksi saya pribadi, dan benar-benar hanya sebatas pengalaman saya saja. Oleh karena itu, tak dapat menutup kemungkinan ada cerita lebih heboh lagi, silahkan anda kirimkan ke laman FB tercinta ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a’lam bishowab.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Februari 25, 2014 in Uncategorized

 

PREDIKSI SOAL IPS KELAS IX


SIMULASI SOAL DAN PREDIKSI UAS

MTs 1 PUTRI ANNUQAYAH TAHUN PELAJARAN 2013-2014

 

MATERI         : IPS Terpadu                                      GURU                                    : AHMAD MUHLI, SPd.

SEMESTER    : GASAL                                            KELAS                       : IX-A

 

  1. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!
  1. Negara-negara bagian dari RIS yang tepat adalah …

a. NIT                                      b. Papua                                  c. Brunei                      d. Singapura

  1. Undang-Undang atau konstitusi RIS diganti dengan ….

a. UUD 1945                          b. UUD 1949                          c. UUDS 1950                        d. UUD 1959

  1. Sistem pemerintahan RI pada masa demokrasi liberal adalah …

a. Presidensial                         b. Parlementer                         c. Monorkhi                 d. Kerajaan

  1. Sebutan pemimpin pemerintahan pada masa demokrasi liberal adalah …

a. Presiden                               b.Raja                                      c. Perdana Menteri      d. Sultan

  1. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun …

a. 1950                                                b. 1952                                    c. 1953                                    d. 1955

  1. Kepanjangan dari UNCI adalah …
    1. United Nation Communication for Indonesian
    2. United Natios Comission For Indonesian
    3. United Natios Comission For Indian
    4. United Natios Comission For Hindia Duchland
  2. Perundingan Roem Royen dilaksanakan padaa tanggal …
    1. 15 April 1949- 5 Mei 1949
    2. 16 April 1949- 6 Mei 1949
    3. 17 April 1949- 7 Mei 1949
    4. 18 April 1949- 8 Mei 1949
  3.  Dibawah ini adalah komisi tiga negara kecuali

a. Belgia                      b. Australia                  c. Amerika Serikat                  d. Afganistan

  1. Dalam perundingan Renville, dilegasi Indonesia dipimpin leh …

a. Amir Syarifuddin    b. Abdul Kadir            c. Wijoyoatmojo                      d. Mohammad Yamin

  1. KMB adalah kepanjangan dari …
    1. Konfrensi Meja Bulat
    2. Kontroversi Meja Bundar
    3. Konfrensi Malaysia Belanda
    4. Konfrensi Meja Bundar
  2. Perang dunia kedua terjadi pada tahun …

a. 1914-1918               b. 1930-1935               c. 1935-1938                           d. 1939-1945

  1. Cermatilah nama-nama negara berikut ini :

1. Jerman         2. Amerika Serikat      3. Jepang         4. Inggris         5. Italia

yang termasuk blok fasis ditunjukkan oleh nomor …

a. 2 dan 4                    b. 4 dan 5                    c. 1 dan 3                                d. 2 dan 3

  1. Blok sekutu dibawah pimpinan ..

a. Jerman                     b. Amerika Serikat      c. Jepang                                 d. Perancis

  1. Sebab khusus terjadinya perang dunia  II adalah …
    1. Serangan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Hawai
    2. Serangan Inggeris terhadap Jerman
    3. Adanya politik mencari sekutu
    4. Adanya nafsu saling berebut tanah jajahan
  2. Fasisme Italia dipimpin oleh …

a. Adolf Hit1er           b. Benito Mussolini     c. Rosevelt                              d. Wiston Churcil

  1. Partai yang mengantarka Hitler berkuasa penuh di Jerman adalah ….

a. AVDS                     b. NASA                     c. ZSFD                                  d. NAZI

  1. Jerman menyerbu kota Danziq di Polandia pada tanggal ….

a. 1 September 1939   b. 1 Oktober 1939       c. 1 November 1939                d. 1 Desember 1939

  1. Semboyan fasisme Jepang adalah …

a. Hakoda Nitaga        b. Kordita Naga          c. Dokuritso Cosakai               d. Hakko I-Chiu

  1. Perjanjian Postdam pada tanggal 2 Agustus 1945 yang dihadiri Truman (USA), Stalin (Rusia) dan Churchil (Inggeris) untuk menentukan nasib ….

a. Italia                                    b. Jepang                     c. Jerman                                 d. Austria

  1. Jepang masuk ke Idonesia pertama kali pada bulan …

a. Januari 1942            b. Februari 1942          c. Maret 1942                          d. April 1942

  1. Pada tanggal 2 Maret 1942 tentara Hindia Belanda menyerah pada Jepang. Penyerahan dilakukan di …

a. Bandung                  b. Jakarta                     c. Surabaya                              d. Kalijati, Subang

  1. Semboyan tiga A adalah ….
    1. Nippon Petunjuk Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.
    2. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pengayom  Asia.
    3. Nippon Penjaga Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.
    4. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia.
  2. Kerja paksa tanpa upah yang dilakukan penjajah Jepang di Indonesia disebut …

a. Kinrohosi                 b. Rodi                                    c. Romusa                               d. Hiehoda

  1. Meksiko termasuk negara …

a. Maju                        b. Berkembang            c. Mandiri                                d. Terkucil

  1. Mesir terletak di antara ….
    1. 12º LU – 33ºU dan 21ºBT – 37º BT
    2. 32º LU – 38ºU dan 26ºBT – 30º BT
    3. 21º LU – 39ºU dan 20ºBT – 31º BT
    4. 22º LU – 32ºU dan 24ºBT – 38º BT
  2. Yang mengganti bentuk negara Mesir dari semula kerajaan menjadi Republik Arab Mesir adalah …
    1. Jenderal Muhammad Naquib
    2. Jenderal Muhammad Nuh
    3. Jenderal Muhammad Syatho al-Qohiroh
    4. Jenderal Muhammad Syarqawi
  3. Ibu kota China adalah …

a. Hianchu                   b. Hongkong               c. Beijing                                 d. Haiwan

  1. Dua tokoh atau bapak kemerdekaan India adalah …
    1. Sonia Ghandi dan Ratabsing
    2. Mahatma Ghandi dan Pandit Tagore Herli
    3. Mahatma Ghandi dan Pandit Jawaharlal Nehru
    4. Mohammad Ali Jinnah dan Pandit Jawaharlal Nehru
  2. Batas-batas negara Inggeris adalah sebagai berikut ….
    1. Sebelah utara : Samudera Pasifik dan laut Norwegia. Sebelah selatan : Selat Inggeris. Sebelah timur : laut Kuning. Sebelah barat : Samudera Atlantk
    2. Sebelah utara : Samudera Atlantik dan laut Norwegia. Sebelah selatan : Selat Inggeris. Sebelah timur : laut Utara. Sebelah barat : Samudera Atlantk
    3. Sebelah utara : Samudera Hindia dan laut Baltik. Sebelah selatan : Selat Perancis. Sebelah timur : laut Utara. Sebelah barat : Samudera Pasifik
    4. Sebelah utara : Samudera Indonesia dan laut Bering. Sebelah selatan : Selat Inggeris. Sebelah timur : laut Baltik. Sebelah barat : Samudera Atlantk
  3. Negara Inggeris terletak antara ….
    1. 49º LU – 61º LU dan 2º BT – 10º BB.
    2. 40º LU – 60º LU dan 2º BT – 11º BB.
    3. 49º LU – 68º LU dan 0º BT – 16º BB.
    4. 45º LU – 65º LU dan 4º BT – 18º BB.
  4. Segala sesuatu atau benda yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dan juga sebagai alat penukar disebut ….

a. Uang                                    b. ATM                                   c. Bank                        d. Pasar

  1. Sebelum uang ditemukan, manusia dalam melakuan pembelian atau penukaran barang menggunakan dengan cara …

a. Pembelian dengan uang      b. Barter                                  c. Alami                       d. Bisnis

  1. Perhatikan tahapan-tahapan Sejarah uang berikut ini :
  1. Tahap sebelum barter              4. Tahap uang logam
  2. Tahap barter                            5. Tahap uang kertas
  3. Tahap uang barang                  6. Tahap uang giral

Saat ini kita masuk pada tahapan yang ke ..

a. 1, 2 dan 4                            b. 2, 3 dan 5                            c. 3, 4 dan 6                d. 4, 5 dan 6

  1. Bank yang dikelola oleh negara adalah …

a. Danamon                             b. BCA                                    c.BNI                          d. BPRS

  1. Uang rupiah dicetak oleh …

a. Perum Peruri                        b. Perum KA                           c. Perumnas                 d. Pelni

  1. Pengertian perubahan sosial yang tepat menurut Max Iver adalah …
    1. Bahwa perubahan sosial berarti perubahan dalam hubungan soaial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial
    2. Bahwa hubungan sosial adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial, dan budaya masyarakat
    3. Bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima.
    4. Bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi-fungsi masyarakat.
  2. Perubahan kebudayaan meliputi …
    1. Kesenian, bahasa, sistem religi (kepercayaan), sistem ekonomi dan sistem sosial itu sendiri
    2. Keadaan adat istiadat, kepercayaan, dan tingkah laku
    3. Bangsa, Bahasa Dan Agama
    4. Budaya, sistem pergaulan, teknologi dan ilmu pengetahuan.
  3. Berdasarkan kecepatannya, perubahan sosial budaya meliputi …
    1. Perubahan stagnan dan dinamis
    2. Perubahan revolusi dan evolusi
    3. Perubahan terencana dan tidak terencana
    4. Perubahan kompleksitas dan tunggal
  4. Faktor penyebab terjadiya perubahan sosial budaya adalah …

a. Konflik                                b. Perdamaian                                     c. Gencatan senjata     d. Kesejahteraan

  1. Penemuan unsur kebudayaan baru berupa alat-alat atau gagasan yang diciptakan oleh seseorang, namun belum dapat diterima secara luas, disebut …

a. Discovery                            b. Invention                             c. Refloping                d. Besic Nature

 

  1. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TEPAT!
  1. Sebutkan berikut dengan ibukotanya masing-masing 4 negara maju di dunia!
  2. Apakah yang dimaksud dengan negara maju?
  3. Sebutkan 4 ciri-ciri negara maju!
  4. Sebutkan 4 ciri-ciri negara berkembang!
  5. Apakah yang kamu ketahui tentang negara berkembang? Lalu sebutkan 4 negara berkembang berikut dengan ibukota negaranya!

 

 

Tidak ada istilah tak bisa menjawab bila Anda belajar dengan tekun dan penuh kesabaran

Selamat mengerjakan!

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 9, 2013 in Uncategorized

 

PREDIKISI SOAL IPS KELAS VIII


SIMULASI SOAL DAN PREDIKSI UAS

MTs 1 PUTRI ANNUQAYAH TAHUN PELAJARAN 2013-2014

 

MATERI         : IPS Terpadu                                      GURU                                    : AHMAD MUHLI, SPd.

SEMESTER    : GASAL                                            KELAS                       : VIII-A

 

  1. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!
  1. Perhatikan peta buta  di bawah ini:

 

Peta di atas adalah kepulauan nusantara tempat tanah air kita, yaitu Indonesia. Dia terdiri dari ribuan pulau baik besar maupun kecil. Pulau yang ditunjukkan oleh angka 5 di atas adalah pulau …

a. Jawa                                    b. Flores                                  c. Timor                       d. Papua

  1. Pulau yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada peta di atas adalah pulau ….

a. Madura                                b. Lombok                               c. Kalimantan              d. Sulawesi

  1.  Garis lintang 0º disebut juga dengan garis ….

a. Ekuator                                b. Bujur                                   c. Sumbu                     d. Balik Selatan

  1. Waktu Indonesia Bagian Barat meliputi wilayah …..

a. Madura                                b. NTT                                     c. Minahasa                 d. Papua

  1. Angin muson barat laut bertiup dari  ….

a. Barat                                    b. Timur                                   c. Utara                       d. Selatan

  1. Akibat angin muson barat laut, di Indonesia terjadi musim ….

a. Kemarau                              b. Penghujan                           c. Dingin                     d. Panas

  1. Perhatikan jenis-jenis flora berikut ini:
  1. Hutan hujan tropis
  2. Hutan musim
  3. Hutan bakau (mangrove)
  4. Stepa (padang rumput)
  5. Sabana (padang ilalang dan semak-semak)
  6. Padang lumut (di kutub utara)

Hutan yang biasa disebut sebagai hutan hetrogen karena tumbuh terdiri dari berbagai jenis pohon, ditunjukkan oleh jenis-jenis di atas, yaitu ….

a. 5                                          b. 3                                          c. 4                              d. 1

  1. Hutan homogen, sebagaimana ditunjukkan oleh soal nomor 7 di atas ada diurutan ….

a. 2                                          b. 1                                          c. 6                              d. 5

  1. Hutan mangrove hidup di….

a. Gunung                               b. Laut                                     c. Tengah laut              d. Tepi pantai

  1. Perhatikan jenis fauna berikut ini:

1.  Harimau     2. Tapir            3. Kasuari        4. Gajah           5. Kakaktua     6. Kanguru      7. Komodo

Fauna Indonesia bagian barat ditunjukkana oleh nomor ….

a. 1 dan 7                                b. 2 dan 3                                c. 5 dan 6                    d. 1 dan 4

  1. Adapun binatang yang masuk pada fauna peralihan, sebagaimana soal nomor 14 di atas, adalah ….

a. 4                                          b. 2                                          c. 3                              d. 1

  1. Perhatikan jenis-jenis tanah berikut :

1. Tanah vulkanis                    5. Tanah gambut/tanah organosol       9. Tanah grumosol/tanah margalit

2. Tanah aluvial                       6. Tanah mergel (kapur, pasir dan liat)

3. Tanah laterit                        7. Tanah regosol (endapan abu vulkanis yang memiliki butiran-butiran kasar)

4. Tanah litosol                        8. Tanah mediteran

Tanah yang paling subur dari sembilan jenis tanah di atas ditunjukkan oleh nomor …

a. 7, 8 dan 9                            b. 6, 7 dan 5                            c. 1, 2 dan 7                d. 4, 5 dan 9

  1. Jumlah penduduk Indonesia menduduki peringkat dunia nomor….

a. 4                                          b. 2                                          c. 3                              d. 1

  1. Pencatatan kependudukan secara simultan (terus-menerus) oleh pemerintah pada waktu khusus terhadap semua orang yang diam di suatu wilayah tertentu, merupakan pengertian dari …

a. Sensus penduduk                b. Registrasi penduduk           c. Survei Penduduk     d. Kualitas penduduk.

  1. Di negara X pada tahun 2004, terdapat angka kelahiran sebanyak 45 dan angka kematian sebanyak 19. Jadi, angka pertumbuhan penduduk alaminya, adalah ….

a. 26 per seribu                        b. 27 per seribu                        c. 28 per seribu            d. 29 per seribu

  1. Penduduk Indonesia tahun 2003 berjumlah 215.276.000 jiwa. Angka pertambahan penduduk Indonesia 1,50 %. Hitunglah jumlah penduduk tahun 2004 (satu tahun kemudian), maka setelah dihitung akan dijumpai jumlah ….

a. 218.505.140            jiwa                b. 218.555.201 jiwa                c. 218.500.150 jiwa     d. 218.405.130 jiwa

  1. Pada pertengahan tahun 2003, jumlah  penduduk di kecamatan Guluk-Guluk sebanyak 20.000 jiwa dan jumlah bayi yang lahir tercatat 800 orang. Setelah Anda hitung dengan tepat maka diketahui angka kelahiran kasarnya sebagai berikut, yaitu ….

a. 20 bayi                                 b. 40 bayi                                c. 50 bayi                     d. 60 bayi

  1. Di kecamatan Guluk-Guluk, jumlah wanita berumur 15 – 49 tahun pada pertengahan tahun 2003 adalah 8.000 orang. Jumlah bayi yang lahir sebanyak 800 bayi. Berapakah angka kelahiran umumnya?

a. 50 bayi                                 b. 80 bayi                                c. 100 bayi                   d. 150 bayi

  1. Di kabupaten Sumenep jumlah wanita berusia 25 – 29 tahun pada 2003 lalu bejumlah 150.000 jiwa. Pada tahun tersebut, terjadi kelahiran bayi sejumlah 3.000 bayi. Berapakah angka kelahiran menurut kelompok umur 25 – 29 tahun tersebut?

a. 20 bayi                                 b. 30 bayi                                c. 40 bayi                     d. 50 bayi

  1. Kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya disebut ….

a. Imigrasi                               b. Emigrasi                              c. Remigrasi                d. Transmigrasi

  1. “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”, adalah pengertian tentang …..

a. Makhluk hidup                    b. SDM                                   c. Lingkungan sosial   d. Lingkungan alam

  1. Contoh sumber  daya alam nonhayati adalah, kecuali

a. Air                                       b. Lahan                                  c. Mineral                    d. Hutan

  1. Yang termasuk sumber daya alam hayati adalah …

a. Batu                                     b. Fauna                                  c. Air                           d. Tanah

  1. Kepanjangan dari ‘prokasih’ adalah ….

a. Produksi berih                     b. Program Kali Bersih            c. Program Bersih        d. Produksi air Bersih

  1. Bangsa barat yang pertama kali datang ke nusantara adalah ….

a. Belanda                               b. Perancis                               c. Inggeris                   d. Portugis

  1. Perhatikan nama-nama negara berikut ini :

1. Portugis       2. Spanyol       3. Belanda       4. Inggeris       5. Prancis         6. Jerman

Yang menganut bentuk penjajahan secara berkoloni adalah …

a. 1 dan 4                                b. 2 dan 3                                c. 5 dan 6                    d. 1 dan 2

  1. Agama Kristen Protestan disebarkan oleh negara sebagaimana soal nomor 30 di atas, adalah …

a. 1                                          b. 2                                          c. 3                              d. 4

  1. Missionaris Kristen adalah usaha-usaha menyebarkan agama Kristen …..

a. Katolik                                b. Protestan                             c. Anglikan                  d. Kopti

  1. Bangsa Inggeris menjajah kita  dari tahun 1811-1816 dengan Gubernur Jenderalnya adalah …

a. Deandles                             b. Pitterzon                              c. Raffles                     d. de Hotman

  1. Tanam Paksa dikenal dengan istilah …

a. Cultuurstelsel                      b. Cultuurpesrson                    c. Rodi                                    d. Rumosha

  1. Perlawanan rakyat Mataram Islam kepada VOC, dipimpin oleh sultan ….

a. Hasanuddin                         b. Hairun                     c. Suryanullah            d. Agung Hanyakrakusuma

  1. Pergerakan kebangsaan Indonesia dimulai pada abad …

a. 16                                        b. 18                                        c. 19                            d. 20

  1. Istilah ‘Indonesia’ pertama kali digunakan oleh ….

a. Ki Hajar Dewantara                        b. Jr. Logan                             c. A. Bastian               d. Winsor Earl

  1. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua Lautan, yaitu ….
    1. Lautan Atrik dan Lautan Hindia
    2. Lautan Atlantik dan lautan China Selatan
    3. Lautan Pasifik dan Lautan Indonesia
    4. Lautan Artik dan Lautan Indonesia.
  2. Secara astronomis, Indonesia terletak antara ….
    1. 8º 08’ LU – 11º  15’ LS dan  74º  45’ BT – 191º  05’ BT
    2. 6º 08’ LU – 11º  15’ LS dan  94º  45’ BT – 141º  05’ BT
    3. 9º 08’ LU – 51º  15’ LS dan  64º  45’ BT – 149º  05’ BT
    4. 10º 08’ LU – 101º  15’ LS dan  44º  45’ BT – 74º  05’ BT
  3. Singkatan LU dan BT pada soal nomor 4 di atas adalah …
    1. Lajur Utara dan Batas Tengah
    2. Lintang Utara dan Batas Timur
    3. Lajur Utara dan Bujur Timur
    4. Lintang Utara dan Bujur Timur
  4. Patokan guna menentukan garis bujur dunia yaitu 0º  dimulai dari kota …..

a. Moskow                              b. Berlin                                  c. Oslo                         d. Greenwich

  1. Sarikat Islam (SI) didirikan tahun ….

a. 1904                                                b. 1911                                    c. 1913                                    d. 1914

  1. Perhatikan organisasi keagamaan berikut ini :

1. Muhammadiyah      2. NU              3. Persis                       4. al-Irsyad                  5. Masyumi

Tokoh-tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy’ari memimpin organisasi yang ditunjukkan oleh nomor ….

a. 1 dan 2                    b. 2 dan 4                                c. 4 dan 5                    d. 1 dan 3

  1. Fakta sejarah memberikan informasi  pada kita bahwa sesungguhnya pelopor Kebangkitan Nasional Indonesia bukan Budi Utomo (20 Mei 1908), melainkan Sarikat Islam dengan alasan berikut ini, kecuali
    1. Sarikat Islam merupakan organisasi bentukan penjajah kompeni untuk memecah-belah perjuangan bangsa dalam rangka pengusirannya untuk menuju Indonesia mereka.
    2. Sejak berdiri sampai kongres pertama 1915, Budi Utomo menggunakan bahasa Jawa dan Belanda sebagai bahasa pengantar rapat-rapatnya (pertemuan-pertemuannya).
    3. Sarikat Islam sejak pertama kali didirikan telah mendedikasikan dirinya sebagai organisasi kebangsaan murni dengan cara; penggunaan bahasa Indonesia secara merata, membuka cabang-cabang organisasi di seluruh nusantara, dan memperjuangkan nasib umat Islam sebagai tulang punggung perjuangan nasional.
    4. Sejak berdirinya sampai tahun 1915, Budi Utomo adalah organisai golongan priayi (bangsawan) Jawa dan Madura.

 

  1. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TEPAT!
  1. Apa yang dimaksud penyimpangan sosial?
  2. Sebutkan 5 perilaku yang menyimpang di tengah masyarakat kita!
  3. Jelaskan tiga bentuk kebutuhan hidup berdasarkan intensitasnya!
  4. Sebutkan 3 pelaku kegiatan ekonomi dengan baik dan tepat!
  5. Bagaimana definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992?

 

 

 

Selamat mengerjakan!

 

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 9, 2013 in Uncategorized

 

PREDIKSI SOAL UAS GASAL PELAJARAN PKn KELAS VIII


SIMULASI SOAL DAN PREDIKSI UAS

MTs 1 PUTRI ANNUQAYAH TAHUN PELAJARAN 2013-2014

 

MATERI         : PKn                                                   GURU                                    : AHMAD MUHLI, SPd.

SEMESTER    : GASAL                                            KELAS                       : VIII

 

  1. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!
  1. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy (1796) seorang ilmuwan politik bangsa Perancis, dengan ungkapannya adalah ….

a. Philosophi of ideas              b. State of knowlage               c. Republic of State    d. Science of ideas

  1. Ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu sebelum terbentuknya negara Indonesia. Nilai-nilai itu digali dan dirumuskan oleh pada pendiri bangsa kemudian dijadikan …..
    1. Dasar dan ideologi negara
    2. Sebagai agama negara
    3. Pedoman menjalankan syari’ah agama masing-masing
    4. Patokan kita dalam urusan pendidikan
  2. Sikap patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan keluarga adalah …
    1. Menghormati guru dan karyawan
    2. Menghormati hak milik orang lain
    3. Mentaati dan mematuhi kedua orang tua kita
    4. Tidak main hakim sendiri
  3. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang di bawah ini adalah nilai-nilai dalam sila ke lima, kecuali …..
    1. Keadilan sosial dalam sasarannya adalah untuk bangsa Indonesia
    2. Keadilan sosial harus berlaku dalam seluruh aspek kehidupan, baik material maupun spiritual
    3. Keadilan sosial diterapkan sepenuhnya oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin bangsa Indonesia guna mensejahterakan rakyatnya.
    4. Keadilan sosial adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. Maksud kata-kata “Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia”,  berarti …
    1. Kewajiban setiap warga negara Indonesia baik yang ada di dalam negeri atau luar negeri untuk mentaati dan menjalankannya dengan baik dan benar.
    2. Kewajiban itu berlaku kepada tiap-tiap warga yang kaya dan makmur
    3. Bahwa hukum di negara kita tak berpihak kepada orang-orang miskin atau lemah
    4. Bahwa peraturan akan tegak bila orang-orang kaya selalu bayar pajak pada kas negara.
  5. Semangat Bhineka Tunggal Ika merupakan landasan pergaulan kita di tengah-tengah keanekaragaman bangsa ini. Bila kita sadar bahwa semangat itu akan menambahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa maka seharusnya hal itu kita selalu berusaha menerapkannya dalam segala kesempatan, sebab ia merupakan falsafah dan dasar negara, terutama terkandung dalam sila …..

a. 4                                          b. 3                                          c. 2                              d. 4 dan 5

  1. Sikap positif kita terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dalam hal ….
    1. Menjalankannya dalam setiap langkah dalam kehidupan kita sehari-hari.
    2. Perbuatan yang masih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama
    3. Pemerintahan yang mengutamakan sikap otoriter dan menindas terhadap rakyatnya.
    4. Memandang bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tak mungkin dapat musnah di Indonesia.
  2. Alasan-alasan bapak pendiri bangsa ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang paling tepat tertera di bawah ini, yaitu ….
    1. Pancasila merupakan ideologi tertutup dan tak bisa memahami dinamika masyarakat.
    2. Pancasila adalah ideologi terbuka dan selalu bisa mengantisipasi dinamika rakyatnya
    3. Pancasila dihidupkan dari peninggalan kerajaan Majapahit yang Hindu-Buddha
    4. Pancasila merupakan dasar  negara yang kering dari sentuhan agama Islam.
  3. Lembaga yang bertugas untuk menangani masalah korupsi di negara kita adalah …

a. KY                            b. MA                           c. MK                                     d. KPK

  1. Peraturan Presiden (Perpres)/Keputusan Presiden (Kepres) diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 disebutkan bahwa materi peraturan presiden (Perpres) dan materi Kepres adalah ….
    1. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP).
    2. Materi yang diperintahkan oleh undang-undang dasar (UUD) atau materi untuk melaksanakan Perpu.
    3. Materi yang diperintahkan oleh PP atau materi untuk melaksanakan Perda.
    4. Materi yang diperintahkan oleh Kepres atau materi untuk melaksanakan UUD 1945
  2. Peraturan terendah yang ada di negara kita adalah ….

a. UU                          b. Perda                       c. PP                            d. UUD 1945

  1. Menurut UUD 1945 bentuk negara kita adalah ….

a. Kerajaan                  b. Kesultanan              c. Kekaisaran               d. Republik

  1. Dalam Konstitusi RIS sistem pemerintahan kita menganut sistem ….

a. Presidensial             b. Perwalian                c. Monorkhi                 d. Parlementer

  1. Dalam UUDS kedudukan presiden sebagai …..

a. Kepala negara

b. Kepala pemerintahan

c. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

d. Tak mempunyai kedudukan apa pun.

  1. Pada tahun 1966 – 1998 negara kita menganut bentuk negara berupa ….

a. RIS                          b. Persatuan                             c. Fiderasi                    d. Uni

  1. Dalam UUD 1945 hasil amendemen, negara kita berbentuk …..

a. Serikat                     b. Fiderasi                               c. Persatuan                 d. Uni

  1. Susunan yang tepat dari konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah …
    1. UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS, UUD 1945
    2. UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD 1945, UUDS
    3. Konstitusi RIS, UUDS, UUD 1945
    4. UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS, UUD 1945
  2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama adalah …
    1. Partai-partai tumbuh dengan bebas
    2. Pemilihan pertama tahun 1955 dilakukan dengan demokratis
    3. Kehidupan beragama mengalami kedamaian yang mengesankan.
    4. Kekuasaan presiden Ir. H. Soekarno tak terbatas dengan model demokrasi terpimpinnya.
  3. Akibat tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat  terhadap keuangan negara, maka rakyat Indonesia…
    1. Semakin kritis dan memperihatinkan dalam hal kesejahteraannya
    2. Tak ambil pusing, toh rakyat tetap makan
    3. Makin meningkat dalam hal kekayaannya
    4. Makin banyak yang kerja menjadi TKI dan TKW
  4. Penyimpangan di Orde Baru yang paling nampak dirasakan rakyat adalah …
    1. Adanya swasembada pangan
    2. Adanyah bantuan atau subsidi BBM
    3. Sikap otoriternya Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya
    4. Memberikan beasiswa pada anak-anak yang berprestasi
  5. Soeharto berkuasa di negara  ini selama ….

a. 16 tahun                              b. 23 tahun                  c. 32 tahun                              d. 40 tahun

  1. Alasan yang paling tepat mengapa UUD 1945 diamendemen adalah …
    1. Adanya dinamika masyarakat yang semakin lama mengalami kemajuan secara terus-menerus.
    2. Agar UUD 1945 tidak ketinggalan zaman
    3. Adanya tuntutan Reformasi 1998 untuk membuat undang-undang dasar baru
    4. Agar kita tak mengalami kemajuan
  2. Konstitusi kita mengalami amendemen sebanyak ….

a. 2 kali                                    b. 12 kali                     c. 4 kali                                    d. 3 kali

  1. UUD 1945 hasil amendemen diharapkan benar-benar menjiwai adanya bangsa dan negara Indonesia adil dan makmur dengan mengutamakan kebebasan yang bertanggungjawab dan demokratis. Kebebasan yang bertanggungjawab tersebut sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat luhur bangsa dengan membuang jauh-jauh paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Paham-paham yang tak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 itu, adalah …
    1. Liberalisme, Individualisme dan Komunisme
    2. Optimisme, Demokrasi dan Islamisme
    3. Gotong-royong, Toleransi dan Hormat-menghormati
    4. Tenggangrasa, Ringantangan dan Kasih-sayang
  2. Hasil amendemen UUD1945 ditinjau dari bentuk kedaulatan sebagai badan tertinggi, sekarang bentuknya tidak lagi ada di tangan MPR, akan tetapi ada di tangan ….

a. DPR                                                b. Rakyat                     c. MA                                      d. MPR

  1. Berdasarkan soal nomor 27 di atas, maka kekuasaan MPR berarti menjadi ……
    1. Lembaga Tinggi Negara
    2. Lembaga Tertinggi Negara
    3. Lembaga di bawah DPR
    4. Lembaga yang tak berwenang apa-apa lagi
  2. Penambahan lembaga negara yang merupkan hasil amendemen UUD 1945 adalah sebagai berikut, kecuali..

a. KPK                                                b. KY                          c. MK                                      d. MA

  1. Lembaga negara hasil amendemen yang bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan korupsi adalah..

a. MA                                      b. MK                          c. KPK                                                d. MPR

  1. Adapun lembaga negara hasil amendemen UUD 1945 yang bertugas menangani dan pengawasan serta penyelewengan terhadap konstitusi (UUD 1945) adalah ….

a. MK                                      b. MPR                        c. KY                                      d. MA

  1. Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amendemen dapat diwujudkan dalam berbagai kehidupan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, kecuali ….

a. Di keluarga              b. Di sekolah/madrasah           c. Di masyarakat                     d. Di gunung atau di laut.

  1. Peraturan perundang-undangan tertinggi di negara kita adalah …

a. Perpu                       b. UU                                      c. UUD                                   d. PP

  1. Perundang-undangan yang di bawah UUD 1945 adalah ….

a. Perda                       b. PP                                        c. Perpu                                   d. UU

  1. Lembaga yang dapat merumuskan perundang-undangan nasional adalah …

a. DPR                                    b. MK                                      c. KPK                                                d. MA

  1. Proses lahirnya UUD 1945 adalah dirumuskan dalam badan yang bernama ….

a. KNIP                       b. BPUPKI                             c. PPKI                                   d. MPRGR

  1. UUD 1945 diresmikan sebagai dasar hukum tertinggi negara Indonesia pada ….

a. 15 Agustus 1945     b. 16 Agustus 1945                 c. 17 Agustus 1945                 d. 18 Agustus 1945

  1. Proses pembentukan perundang-undangan di daerah melibatkan ….

a. DPD dan Gubernur b. DPRD dan Bupati              c. Bupati dan Camat               d. Gubernur dan Bupati

  1. Perpu singkatan dari …
    1. Peraturan Pusat
    2. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
    3. Peraturan Pemerintah
    4. Peraturan tingkat Pusat
  2. PP singkatan dari …..
    1. Peraturan Pusat
    2. Peraturan Pemerintah
    3. Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang
    4. Peraturan tingkat Pusat
  3. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini:

1. Ketua MK, Moh. Akil Mukhtar telah ditangkap karena dugaan menerima suap PILKADA

2. Mantan menteri Pemuda dan Olah Raga, Andi Malarangeng ditahan karena kasus Hambalang

3. Mantan menteri Agama, Said Aqil al-Munawwar, dipenjara akibat penyalahgunaan ONH 2002-2003.

4. Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq ditahan berwajib akibat kasus kuota daging sapi impor.

5. Kasus pencurian sapi dengan bondet di desa Bataal Barat telah ditangkap berwajib.

Kesemua pernyataan di atas adalah mengacu kepada kasus-kasus korupsi, kecuali nomor ……

a. 5                                          b. 3                                          c. 2                                          d. 1

  1. Tokoh yang merumuskan pancasila yang tepat tertera di bawah ini, kecuali ….

a. Moh. Hatta                          b. Moh. Yamin                        c. Soepomo                 d. Soekarno

 

  1. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TEPAT!
  1. Tulislah bunyi Pancasila secara lengkap dan tepat!
  2. Jelaskan pengetian konstitusi baik secara bahasa atau istilah!
  3. Sebutkan secara urut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia!
  4. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orde lama dan orde baru terhadap konstitusi 1945!
  5. Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan nasional?

 

 

Selamat mengerjakan!

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 9, 2013 in Uncategorized

 

LATIHAN SIMULASI SOAL DAN PREDIKSI UAS MTs 1 PUTRI ANNUQAYAH TAHUN PELAJARAN 2013-2014


LATIHAN SIMULASI SOAL DAN PREDIKSI UAS

MTs 1 PUTRI ANNUQAYAH TAHUN PELAJARAN 2013-2014

 

MATERI         : PKn                                                   GURU                                    : AHMAD MUHLI, SPd.

SEMESTER    : GASAL                                            KELAS                       : IX-A

 

  1. PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!
  1. Sistem pemerintahan daerah dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan dalam UU No. 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut, kecuali ….

a. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten-kabupaten dan kota.

b. Pemerintah daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya.

c. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat, seperti hubungan dengan luar negeri, masalah pertahanan dan keamanan, dan pengangkatan duta besar.

d. Pemerintah daerah diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat.

  1. Otonomi daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip di bawah ini, kecuali

a. Otonomi terbatas     b. Otonomi yang luas              c. Otonomi nyata        d. Otonomi bertanggungjawab

  1. Peraturan terendah yang ada di negara kita adalah ….

a. UU                          b. Perda                       c. PP                            d. UUD 1945

  1. Perhatikan beberapa hal penting di bawah ini :

1. Asas kepastian hukum                                5. Asas kepentingan umum                 9. Asas akuntabilitas

2. Asas tertib penyelenggaraan negara            6. Asas keterbukaan                            10. Asas efesiensi

3. Asas Jurdil                                                  7. Asas proporsionalitas                      11. Asas efektifitas

4. Asas musyawarah mufakat                         8. Asas Profesioalitas

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yang paling tepat ditunjukkan oleh nomor, kecuali ….

a. 1 dan 2                    b. 3 dan 4                    c. 8 dan 6                    d. 10 dan 11

  1. Berkaitan dengan soal nomor empat belas di atas, istilah yang mengacu kepada “penyelenggaraan negara harus seimbang, tidak boleh berat sebelah”, adalah ditunjukkan oleh nomor ….

a. 4                              b. 5                              c.11                             d. 1

  1. Beberapa tujuan adanya otonomi daerah yang tepat adalah ….
    1. Peningkatan pelayan umum, kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan yang demokratis, keadilan, pemerataan dalam pemberdayaan masyarakat dan mendorong prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
    2. Peningkatan kekuasaan sentralisitik, kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan yang otoriter, pemerataan dalam pemberdayaan masyarakat dan mendorong prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
    3. Peningkatan pelayan umum, kesejahteraan masyarakat semakin terbengkalai, pengembangan kehidupan yang baik dan dinamis, keadilan, pemberdayaan masyarakat dan mendorong tindak kriminal lainya.
    4. Peningkatan pelayan khusus kesejahteraan individu, pengembangan kehidupan yang leberal, tak ada pemerataan dalam pemberdayaan masyarakat dan mendorong prakarsa dan kreatifitas msyarakat.
  2. Perhatikan soal nomor empat belas di atas, pengertian yang  berkaitan dengan “penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidang masing-masing”, adalah ditunjukkan oleh nomor …

a. 7                              b. 8                                          c. 10                            d. 11

  1. Kebijakan yang dalam bahasa asingnya disebut dengan policy, adalah berasal dari bahasa Yunani, polis yang berarti …

a. Negara/kota             b. Provinsi                               c. Kabupaten               d. Wilayah

  1. ‘Serangkaian tindakan yang mempuyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu’, adalah definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh ….

a. Anderson                 b. Dye                                     c. Kartasasmita            d. Erward Blomore

  1. Manfaat masyarakat melakukan partisipasi dalam kebijakan publik di daerah adalah ….
    1. Membentuk perilaku atau budaya koruptif
    2. Membentuk masyarakat ulet dan anti sosial
    3. Membentuk insan individualistis
    4. Membentuk perilaku atau budaya demokratis
  2. Menurut International Encyclopedia of the Social Sciences, nasionalisme adalah …
    1. Setiap jiwa dan individu yang selalu terpaut kepada bangsa dan negaranya menurut ikatan dunia.
    2. Paham yang menganggap bahwa cinta tanah air itu adalah segalanya
    3. Suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberikan keabsahan terhadap klaim atau tuntutan kekuasaan.
    4. Paham yang mendoktrinkan bahwa nilai-nilai keduniaan itu bagian terpenting dari kehidupan.
  3. Asal kata nasionalisme adalah ….

a. Nasiore                                b. Natalisme                            c. Nation                     d. Naturalisme

  1. Menurut UU RI no. 3 Tahun 2002, yang termasuk ancaman meliter adalah …
    1. Pemberontakan, Perompakan dan pembunuhan
    2. Aksi terorisme, separatisime dan banjir bandang
    3. Perang saudara, pemberontakan dan spionase
    4. Agresi meliter, gempa bumi dan pemberontakan
  2. Wujud keikutsertaan warga negara dalam upaya membela negara sebagaimana diatur oleh UU No. 2 Tahun 2002 adalah seperti ….
    1. Melalui pendidikan Matematika
    2. Menjadi pengagguran terselubung
    3. Pasif terhadap keadaan di sekitarnya
    4. Melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn)
  3. Komponen utama sebagai alat pertahanan negara adalah …

a. Politisi                                 b. Hakim                                 c. Jaksa                        d. TNI

  1. Sedangkan komponen utama sebagai alat keamanan dalam negeri adalah ….

a. TNI                          b. Hakim                                             c. Polri                         d. Jaksa

  1. Alasan bahwa warga negara mempunyai kewajiban membela negara adalah sebagai berikut ….
    1. Negara merupakan organisasi besar yang tak perlu di bela.
    2. Bela negara merupakan wujud kecintaan warga negara kepada NKRI
    3. Bangsa Indonesia tak  suka pada perdamaian oleh karenanya kita lebih baik berperang saja.
    4. Upaya bela negara hanya kesia-siaan saja sebab negara bukan agama.
  2. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 berbunyi ….
    1. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya melestarikan bangsanya
    2. Tiap-tiap warga ikut serta dalam upaya membela negara dan bangsanya
    3. Negara berhak dan wajib dibela serta rakyatnya ikut  dalam upaya pembelaan negara
    4. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
  3. Perhatikan dengan seksama pada beberapa pengertian di bawah ini:

1. Tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

2. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

3. Tujuan negara adalah untuk menciptakan penghidupan dan kehidupan yang aman, tentram dengan taat kepada kepemimpinan Tuhan.

4. Tujuan negara adalah  menciptakan persamaan dan kebebasan bagi warganya

Dari keempat definisi di atas, yang diajukan oleh Plato dan J.J. Rousseau adalah nomor …..

a. 1 dan 3                                b. 1 dan 2                    c. 1 dan 4                    d. 2 dan 4

  1. Fungsi negara yang tepat tertera di bawah ini, kecuali
    1. Melaksanakan ketertiban
    2. Mengusahakan kemakmuran
    3. Menciptakan keadilan
    4. Membikin kesenjangan sosial
  2. Unsur-unsur negara yang tepat adalah ….

a. Hutan, air dan udara, serta orang-orangnya.

b. Rakyat, wilayah, pemerintahan merdeka (berdaulat) dan pengakuan negara lain.

c. Rakyat, sawah, pemerintahan merdeka dan tak diakui negara lain.

d. Masyarakat, Air, dan pemerintahan tak merdeka

  1. Pengakuan de jure berarti….
    1. Suatu negara diakui secara resmi  oleh negara-negara lain bahwa telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasioanl.
    2. Suatu pengakuan berdasarkan fakta yang ada bahwa negara bersangkutan telah berdiri.
    3. Pengakuan USA
    4. Pengakuan negara-negara Kresten
  2. Yang bukan tujuan negara adalah ….
    1. Menguasai rakyatnya dengan otoriter dan tak demokratis
    2. Memajukan kesejahteraan umum
    3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
    4. Berbuat adil pada rakyatnya
  3. ‘Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan’, adalah pengertian yang dikemukan tentang …

a. Pemerintahan pusat             b. Otonomi Desa         c. Otonomi Pusat                    d. OTODA negara

  1. Pengertian sebagaimana tertera dalam soal nomor satu di atas disampaikan dalam ….

a. UU No. 30 Tahun 2004      b. UU No. 22/TH. 2004          c. UUD 1945              d. UU No. 32/TH. 2004

  1. Otonomi daerah meliputi ….
    1. Kecamatan, desa dan kampung
    2. Kota, kecamatan dan negara
    3. Negara, provinsi dan desa, serta kampung
    4. Provinsi, kabupaten dan kota
  2. Perhatikan pernyataan di bawah ini :
  1. Desentralisasi politik
  2. Desentralisasi administrasi
  3. Desentralisasi fiskal
  4. Desentralisasi ekonomi atau pasar

Pemilihan kepada daerah secara langsung adalah bagian dari tipe desentralisasi nomor …

a. 4                                          b 3                                           c. 2                              d. 1

  1. ‘Pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada para gubernur sebagai wakil pemerintah (pusat) dan atau kepada instansi (pejabat) vertikal (bawahan) di wilayah tertentu,’ merupakan definisi dari …

a. Desentralisasi                      b. Otokrasi                              c. Dekonsentrasi          d. OTODA

  1. Undang-undang yang mengatur adanya otonomi daerah adalah …
    1. UU Nomor 30 Tahun 2004
    2. UU Nomor 31 Tahun 2004
    3. UU Nomor 32 Tahun 2004
    4. UU Nomor 43 Tahun 2004
  2. Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstitusi negara, yang dimaksud konstitusi negara adalah:

a. Pancasila                              b. Perpu                                   c. UU                          d. UUD 1945

  1. Perhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Pemerintah pusat     2. Provinsi       3. Kota Madya              4. Kabupten  5. Kecamatan  6. Desa/Kelurahan

Adapun gubernur, wali kota, dan bupati adalah istilah kepemimpinan  pada nomor ….

a. 1, 2 dan 3                            b. 2, 3 dan 4                            c. 3, 4 dan 5                d. 4, 5 dan 1

  1. Yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di daerah, baik pemilihan legislatif, maupun eksekutif adalah …

a. KPUD                                 b. KPU                                    c. DPRD                     d. MPR

  1. Rencana tahunan yang berkaitan dengan masalah keuangan atau anggaran di daerah yang ditetapkkan dengan peraturan daerah adalah …

a. APPND                               b. AAPD                                 c. APDD                     d. APBD

  1. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik, kecuali …..
    1. Adanya rasa hormat kepada pemerintah yang sah
    2. Adanya keninginan untuk selalu menumpuk  kekayaan agar tak susah dalam hidup di hari tua nanti.
    3. Kesadaran untuk menerima kebijakan
    4. Keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah oleh orang-orang yang berwenang.
  2. Konsekuensi (akibat) tak aktifnya seseorang dalam pelaksanaan kebijakan publik akan …
    1. Timbulnya gejolak masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional
    2. Terangkatnya martabat bangsa di dunia internasional
    3. Kesejahteraan akan semakin meningkat
    4. Norma agama akan selalu diterapkan dalam kehidupan ini.
  3. Organisasi yang dapat berpartisipasi dalam kaitannya dengan keselamatan masyarakat adalah …
    1. Wanra, Hansip dan Linmas
    2. Kamra, Polisi dan PPP
    3. Danramil, Polsek dan PDIP
    4. Wanra, Hansip dan PPP
  4. Wujud peran serta warga negara untuk membela negara di lingkungan bangsa dan negara adalah…
    1. Mentaati peraturan perundang-undangan
    2. Mengadakan Siskamling
    3. Mentaati tata tertib sekolah
    4. Menjaga nama baik keluarga
  5. Pengertian patriotisme yang paling tepat adalah ….
    1. Cinta pada negara dan bangsa
    2. Cinta pada warga negara
    3. Cinta pada pejabat negara
    4. Paham yang menanamkan kita untuk selalu mencintai adanya tanah air tanpa pamrih.
  6. Sikap patriotisme yang bisa kita wujudkan dalam semangat cinta tanah air adalah seperti….
    1. Perbuatan rela bekorban dengan ikhlas untuk berjuang membela tanah airnya.
    2. Perbuatan yang selalu didasarkan pada pamrih dalam membela bangsanya
    3. Perbutan yang didasarkan kepada bayaran yang pantas dalam berjuang membela tanah airnya.
    4. Perbuatan yang dilandaskan kepada tahta dan jabatan dalam mempertahankan tanah airnya.
  7. Asal kata patriotisme adalah ….

a. Patrei                                   b. Patria                                   c. Patrumus                 d. Patrio

 

  1. JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TEPAT!
  1. Jelakan pengertian negara menurut Roger H. Soltau!
  2. Bagaimana unsur-unsur negara menurut Miriam Budiardjo?
  3. Tulislah tujuan negara menurut J.J. Rousseau!
  4. Menurut kamu, bagaimanakah pengertian bela negara itu? Beri 3 contoh!
  5. Menurut kamu, mengapakah negara itu perlu kita bela? Jebarkan dengan logika berfikir yang baik!

 

 

 

Selamat mengerjakan!

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Desember 9, 2013 in Uncategorized

 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945


PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UNDANG-UNDANG DASAR
BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)
BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Pasal 2
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
Pasal 3
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****)
(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****)
BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
2
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*** )
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***)
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.*** )
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
3
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
4
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.*)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)
Pasal l6
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)
BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus****)
BAB V
KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)
BAB VI
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.** )
(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.** )
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** )
(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.** )
Pasal 18A
(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.** )
Pasal 18B
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
5
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.** )
BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pasal 19
(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.** )
Pasal 20
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.* )
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.* )
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.* )
(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)
Pasal 20A
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.** )
(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.** )
(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.** )
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.** )
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
Pasal 22A
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)
BAB VIIA***)
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pasal 22C
(1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*** )
(2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
(3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*** )
(4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.*** )
6
Pasal 22D
(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.*** )
(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*** )
(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)
BAB VIIB***)
PEMILIHAN UMUM
Pasal 22E
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*** )
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.*** )
(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.*** )
(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.*** )
BAB VIII
HAL KEUANGAN
Pasal 23
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*** )
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***
7
BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23 E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*** )
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.*** )
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.*** )
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.*** )
Pasal 23G
(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.*** )
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)
BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24
(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*** )
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** **)
Pasal 24A
(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*** )
(2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)
(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )
(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 24 B
(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.*** )
(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.*** )
Pasal 24C***
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*** )
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.*** )
8
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.*** )
(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang
BAB IXA**)
WILAYAH NEGARA
Pasal 25****)
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.** )
BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.** )
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.** )
Pasal 27
(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)
Pasal 28
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB XA**)
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
(1) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )
9
Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )
(1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** )
BAB XI
A G A M A
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
BAB XII
10
PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.** )
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.** )
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.** )
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.** )
BAB XIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.**** )
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.**** )
BAB XIV
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
Pasal 34
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.**** )
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.**** )
(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.****)
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)
BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN **)
11
Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.
Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)
Pasal 36C
Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)
BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Pasal 37
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
(2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
(3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.**** )
(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
(5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.**** )
ATURAN PERALIHAN
Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.****)
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.**** )
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.**** )
ATURAN TAMBAHAN
Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.**** )
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal****)
Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**** )
Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 10 Agustus 2002.
12
KETERANGAN :
Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;
- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 23, 2013 in Uncategorized

 
 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.898 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: